Komisi III DPR RI Terima Perwakilan Massa Aksi Damai 212

21-02-2017 / KOMISI III

Komisi III DPR RI menerima perwakilan massa aksi damai 212 yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) yang tengah berdemo di halaman Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/02/2017).

 

“Kami baru saja menerima perwakilan dari Forum Umat Islam (FUI) untuk menyerap beberapa aspirasi yang ingin mereka sampaikan.  Ada beberapa aspirasi yang disampaikan  FUI, salah satunya adalah tentang pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahja Purnama alias Ahok yang notabene berstatus sebagai tersangka,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo yang memimpin pertemuan tersebut.

 

Pada kesempatan itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa segala aspirasi atau tuntutan masyarakat ke DPR RI itu akan diakomodasi oleh DPR RI melalui sebuah mekanisme yang ada. Dimana di DPR RI telah bergulir hak angket dari sejumlah fraksi.

 

“Ada sembilan puluh anggota dewan dari empat fraksi yang sudah menandatangani hak angket, tinggal pengesahannya di DPR. Lalu, apakah ini akan berhasil? Tergantung pada peta politik yang ada di DPR RI sendiri,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

 

Selain itu, perwakilan FUI yang dipimpin  Sekjen MUI Muhammad al-Khathat juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. Diantaranya meminta Komisi III DPR RI yang notabene membidangi masalah hukum untuk mendesak mitra kerjanya, yakni Polri untuk menahan terdakwa kasus penistaan Al Quran, Ahok. Hal ini untuk menghindari terdakwa mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

 

“Beberapa waktu yang lalu terdakwa, Ahok kembali mengulangi perbuatannya, menghina agama Islam. Dengan masih menggunakan pakaian seragam dinas, PDH, ia mengatakan akan berencana membuat wifi yang akan dinamai dengan Al Maidah, dengan password Kafir sambil tertawa. Hal ini tentu sangat melecehkan dan menghina kami. Jika terdakwa tidak ditahan, kami khawatir umat Islam akan emosi dan malah melakukan tindakan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu kami meminta Komisi III untuk mendesak Polri menahan terdakwa Ahok,” papar Al Khathah.

 

Tuntutan ke tiga dan ke empat dalam aksi tersebut adalah meminta Komisi III DPR untuk mendesak Polri menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis Islam. Serta menghentikan tindakan represif kepolisian terhadap mahasiswa. Muhammad Al Khathah juga meyakini bahwa aksi FUI ini bukanlah aksi politik, namun murni sebagai tuntutan terhadap kasus penghinaan Al Quran dan agama yang dilakukan oleh Ahok.

 

Usai menerima perwakilan dari aksi massa FUI, Ketua Komisi III DPR RI, Bamsoet  didampingi  Wakil Ketua Komisi III, Mulfachri Harahap dan Trimedya Panjaitan, serta beberapa anggota Komisi III lainnya, seperti Arsul Sani, Muhammad Syafi’i, Abu Bakar Al Habsyi, Dwi Ria Latifa, Adies Kadir, Riska Mariska, dan Refrizal langsung menemui puluhan ribu massa  yang tengah melakukan aksi di halaman gedung DPR RI. Dihadapan puluhan ribu umat Islam yang tergabung dalam FUI, Bamsoet mengatakan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum yang ada di negeri ini. (ayu,sc)/foto:runi/iw.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...